LDberita.id - Sumatra, Tiga Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Presiden Republik Indonesia segera menetapkan Bencana Hidrometeorologi Sumatra sebagai Bencana Nasional. Desakan ini muncul menyusul dampak bencana yang kian meluas, parah, dan melintasi batas administratif tiga provinsi.

Ketua PW IPNU Aceh, Arifan Hendra, menegaskan bahwa penetapan status nasional adalah langkah paling logis dan mendesak untuk mempercepat penanganan di lapangan. Senin (01/12/2025),

“Presiden RI tidak boleh ragu. Ini bukan krisis lokal, tetapi bencana besar yang memukul seluruh Sumatra bagian utara. Negara harus hadir total,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua PW IPNU Sumatera Utara, Sarwani Siagian, menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat di daerah terdampak, khususnya di Sumbar, Sumut, dan Aceh, yang hingga kini masih kekurangan pangan, sembako, dan obat-obatan.

“Kami berharap pemerintah pusat segera memaksimalkan distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang terisolasi. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Presiden sebagai kepala negara harus mengambil langkah cepat, terukur, dan menyeluruh,” tegasnya.

Nada lebih keras datang dari Ketua PW IPNU Sumatera Barat, Metra Wiranda Putra, yang menyayangkan pernyataan BNPB yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Pernyataan BNPB bahwa ‘banjir di Sumatra tidak sepenuhnya mencerminkan situasi riil’ sangat melukai hati masyarakat Sumbar, Aceh, dan Sumut. Fakta di lapangan justru mencekam. Banyak daerah masih terisolir, logistik sangat terbatas, evakuasi sulit, dan beberapa lokasi hanya bisa dijangkau melalui udara,” katanya.

Metra mendesak Presiden RI segera menetapkan status Bencana Nasional agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan melibatkan seluruh kekuatan pemerintah pusat tanpa hambatan birokrasi.

Ia juga menekankan perlunya langkah tegas terhadap pelaku ilegal logging yang turut memperparah dampak bencana hidrometeorologi di berbagai daerah.

“Kami meminta Presiden bertindak tegas terhadap para pelaku ilegal logging. Kerusakan hutan telah memperbesar skala bencana dan masyarakatlah yang menanggung akibatnya,” tutupnya. (Roy)