Hukum

Jaksa Agung: Tanpa Pers, Tak Ada yang Tahu Apa yang Kami Kerjakan

post-img
Foto : Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menerima kunjungan resmi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, bersama jajaran pengurus periode 2025–2030

LDberita.id - Jakarta, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menerima kunjungan resmi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, bersama jajaran pengurus periode 2025–2030 di Lantai 11 Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/11/2025),

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan sarat semangat kolaboratif antara lembaga penegak hukum dengan insan pers.

Dalam sambutannya, Akhmad Munir, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama LKBN Antara, menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang luar biasa dari jajaran Kejaksaan Agung.

“Kantornya megah, liftnya harum, dan penyambutannya hangat sekali. Terima kasih atas kehormatannya,” ujar Munir membuka pertemuan dengan nada penuh kekaguman.

Munir menjelaskan bahwa PWI saat ini tengah berfokus pada tiga program utama, yaitu konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme wartawan, dan penguatan ekosistem pers nasional.

“Kami memperkuat konsolidasi organisasi pasca dinamika internal beberapa waktu lalu. Syukurlah, seluruh permasalahan hukum yang sempat muncul kini telah selesai dengan baik setelah kami bertemu dengan Bapak Kapolri,” ungkapnya.

Selain itu, PWI juga gencar meningkatkan kapasitas wartawan melalui Safari Jurnalistik, Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Kegiatan tersebut, menurut Munir, diselenggarakan bersama pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, guna menjaga integritas, profesionalitas, dan kompetensi wartawan di tengah derasnya arus disrupsi digital.

PWI kini menaungi lebih dari 30.000 anggota, di mana sekitar 20.000 wartawan telah lulus uji kompetensi. Munir menegaskan, PWI berkomitmen terus meningkatkan kualitas SDM wartawan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan industri media.

“Disrupsi digital telah mengubah pola konsumsi informasi publik dan berdampak besar terhadap keberlanjutan ekonomi perusahaan pers. Karena itu, kami berupaya memperkuat ekosistem pers nasional bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Munir juga mengundang Kejaksaan Agung untuk berpartisipasi pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan diselenggarakan di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026.

“Kami berharap Kejagung dapat berkolaborasi dalam bidang literasi hukum dan kegiatan pameran pada HPN mendatang di Banten,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas langkah PWI yang terus menjaga profesionalitas dan menjalin sinergi dengan lembaga negara.

“Bagi kami, pers adalah sahabat yang harus dijaga. Tanpa pemberitaan dari teman-teman media, masyarakat tidak akan mengetahui apa yang kami kerjakan,” tegas Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa Kejaksaan Agung selalu terbuka terhadap komunikasi dan kerja sama dengan media, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Silakan teman-teman di daerah berkomunikasi dengan jajaran kami. Keterbukaan adalah kunci agar masyarakat memahami kinerja lembaga kami,” ujarnya.

Burhanuddin juga mengajak insan pers untuk terus menjaga profesionalisme, independensi, dan semangat membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Kami membutuhkan media untuk menyampaikan apa yang telah kami kerjakan demi kepentingan masyarakat. Mari kita bersinergi membangun bangsa melalui informasi yang akurat dan berimbang,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting memperkuat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan dan PWI, guna mewujudkan ekosistem informasi nasional yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan literasi hukum masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Akhmad Munir juga memperkenalkan susunan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030, antara lain.

Atal S. Depari (Ketua Dewan Kehormatan), Zulmansyah Sekedang (Sekjen), Agus Sudibyo (Ketua Bidang Pendidikan), KS Ariawan (Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama), Anriko Pasaribu (Ketua Bidang Hukum), Hilman Hidayat (Ketua Bidang Multimedia dan IT), Marthen Selamet Susanto (Bendahara Umum), Sumber Rajasa Ginting (Wakil Bendahara Umum), Johnny Handjojo (Ketua Departemen Hankam dan Polri), Hengky Lumban Toruan (Ketua Departemen Humas), Baren Antonio Siagian (Ketua Bidang Depkumham), Aiman Wicaksono (Wakil Ketua Depkumham), Musrifah (Wakil Ketua Departemen Hankam dan Polri), Amy Atmanto (Wakil Ketua Bidang Kerjasama), Zarman Syah (Wakil Ketua Bidang Pendidikan), Jimmy Ende (Wakil Ketua Komisi Litbang & Kajian, (tim)

Berita Terkait