LDberita.id - Batubara, Kerusakan lima titik jalan pada ruas Desa Lalang - Bandar Khalifah di Kecamatan Medang Deras akibat meluapnya Sungai Suka kembali membuka luka lama tentang rapuhnya infrastruktur dan lambannya respons pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu kini tak dapat dilalui warga, termasuk anak-anak sekolah yang setiap hari bergantung pada akses tersebut.

Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., telah menurunkan tim lapangan dan alat berat untuk penanganan darurat. Namun bagi masyarakat, langkah itu sekaligus menjadi pengingat bahwa kerusakan yang terjadi bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, tetapi juga buah dari kurangnya kesiapsiagaan dan minimnya perawatan infrastruktur selama ini.

Tingginya curah hujan serta kiriman air dari Simalungun dan Siantar hanya memperburuk kondisi tanggul Sungai Suka yang sejak lama tidak mampu menampung debit air. Akibatnya, luapan air menghantam jalan provinsi dan memutus akses warga.

Pemkab Batu Bara telah menyediakan akses darurat dengan batang kelapa dan melakukan pengerukan sedimentasi bersama PUPR Provinsi Sumut. Namun pekerjaan perbaikan jalan belum dapat dimulai karena air masih meluap.

Alat berat milik Pemkab kini bekerja di kawasan Nenas Siam dengan fokus pada pembuatan tanggul sementara dan pengerukan sedimen sungai sepanjang 500 meter. Waktu pengerjaan diperkirakan 10 hingga 12 hari, sebelum berlanjut ke area lainnya yang mengalami pendangkalan.

Ramli Sinaga, menilai situasi ini sebagai peringatan bagi pemerintah daerah maupun provinsi agar tidak menunda-nunda kewajiban dalam menjaga infrastruktur publik.

“Kita berharap Pemkab Batu Bara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak hanya hadir saat melakukan pungut pajak saja. Tugas negara adalah melindungi rakyat, bukan sekadar mengurus administrasi,” tegas Ramli.

Ramli menambahkan bahwa warga, termasuk pelajar, tidak boleh terus menjadi korban kebijakan yang lambat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya bertindak cepat, tepat, dan terukur bukan menunggu laporan viral atau tekanan publik.

“Jangan sampai anak-anak sekolah harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk berangkat belajar. Pemerintah harus hadir sebelum rakyat berteriak, bukan setelahnya,” ucapnya.

Kondisi jalan yang terputus telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, mobilitas tenaga kerja, distribusi barang, termasuk kegiatan pendidikan. Banyak orang tua mengeluhkan anak-anak mereka tidak bisa berangkat sekolah karena akses yang sulit dilewati.

Masyarakat berharap agar Pemkab Batu Bara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menurunkan lebih banyak sumber daya dan alat berat, memperbaiki tanggul dan mengendalikan luapan sungai secara permanen, dan empercepat perbaikan jalan provinsi yang rusak,

Dengan kondisi jalan yang menjadi urat nadi antarwilayah, masyarakat berharap pemerintah tidak lagi menjadikan bencana sebagai alasan, melainkan perbaikan nyata demi keselamatan dan kenyamanan warga." tandasnya. (tim)