LDberita.id - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, SE, MAP., mengkritis kebijakan, Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang dikeluhkan petani kelapa sawit.

Pasalnya  sejak Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengumumkan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) harga buah sawit di petani turun drastis.

Keluhan petani kelapa sawit ini pun disampaikan Rudi Hartono Bangun saat  rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Petani banyak merugi akibat kebijakan itu. Karenanya sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah rakyat  Rudi Hartono Bangu  minta menteri mengeluarkan  kebijakan untuk naikan harga sawit.

Pada rapat kerja ini Rudi Hartono Bangun  gencar mempertanyakan masalah subsidi minyak goreng. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini mempertanyakan  dimana saja sebaran subsiidi minyak goreg dan propinsinya.?

Berapa juta liter yang di subsidi dan berapa bulan lamanya ini akan di subsidi?.Apakah negara tidak kebobolan?  tanya Rudi Hartono Bangun.

Politisi dari Nasdrm ini pun mengungkapkan penjelasan terakhir dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengimpun pungutan dana pajaak sawit, CPO dari petani.

BPDPKS, katanya memberikan  Rp7.6Triliun untuk subsidi minyak goreg ini. Sementara , faktanya dillapangab sekarang jutaan petani menjerit karena penurunan harga sejak sehari mendag gumumkan kebijakan DMO.

Petani sawit merasa dikorbankan dengan diturunkan harga tandan buah segar (TBS) di petani, sementara harga CPO di pasaran internasional tetap tinggi dan cenderung naik.

Dimana saja yang membeli TBS di harga dua ribuan dan seribuan. Itu akan kita laporkan ke Dirjenbun, tandas Rudi Hartono Bangun sembari meminta kembali  Menteri Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk naikan harga sawit.

Rudi Hartono Bangun mengingatkan bahwa selama setahun ini pendapatan negara naik dari pajak CPO dan TBS petani sawit, sehingga baru kali ini dalam sejarah target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Rp1699 triliun  terpenuhi. Sebelumnya, tambah Rudi Hartono,  selalu tiap tahun shortfall atau tidak tercapai target,

"Pemerintah harus menyadari bawa petani sawit ini menyumbag devisa dan pajak yang besar untuk negara, tukas Rudi Hartono Bangun. (Red)