Batubara, (LADANG BERITA) 
Program peningkatan pelayanan yang ditargetkan Direktur RSUD Batubara dr Jhon Lihar Purba sepertinya belum dapat dikatakan cukup membaik. Sebab dari proses yang berjalan masih menuai banyak keluhan.

Seperti saat pelayanan tes urine ratusan tenaga honorer dan pendaftar baru honorer di lingkungan Pemkab Batubara, Senin (30/12), di RSUD Batubara.

Berdasarkan amatan wartawan, sejak awal dibuka pendaftaran (sekira pukul 09.00 Wib) kinerja oknum pada bagian penerimaan data di ruang poli sudah menimbulkan masalah. Sebab sistem pemanggilan yang dilakukan tidak teratur.

Kemudian pada pendataan nama-nama honorer yang mengukiti tes urine juga bersalahan. Seperti halnya pengetikan identitas nama, tanggal lahir hingga tinggi badan. Padahal saat pendaftaran para pengurus menyertakan foto copy KTP.

Akibatnya, bagi mereka yang sudah menerima surat keterangan terpaksa protes meminta dilakukan perbaikan.

Begitu juga tentang biaya pemeriksaan.  Meski pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah mengumumkan Rp 210 ribu perorang namun pihak RSUD sempat menagih sebesar Rp 240 ribu perorang. Dampaknya, kelebihan tagihan tersebut menimbulkan indikasi akan terjadinya tindakan pungutan liar (pungli).

Sejumlah honorer saat ditemui wartawan di lokasi mengaku pelayanan tes urine di RSUD sangat ribet dan menyusahkan.

"Kinerja oknum-oknum petugas amburadul. Prosesnya lambat,  bersalahan dan menyusahkan", sebut mereka menyesalkan.

Para pengurus surat keterangan meminta pihak RSUD menata mangement dan menempatkan personel yang paham dan teliti administrasi sehingga tidak membuat para pengurus jengkel.

Pantauan wartawan, hingga pukul 15.30 Wib seratusan tenaga honorer harus 'terkapar' menunggu surat keterangan dari pihak RSUD. 

Salah seorang staf di RSUD yang tidak bersedia namanya ditulis kepada wartawan mengatakan kesalahan yang terjadi pada penulisan identitas dimungkinkan foto copy yang dilampirkan tidak terbaca dengan jelas. (od)